Bupati Klungkung Optimalkan PAD

SEMARAPURA, NusaBali

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Klungkung menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Klungkung, Senin (7/4). Salah satu agenda utama membahas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Rapat dipimpin Bupati Klungkung I Made Satria didampingi Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra dan Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana. Dihadiri Kepala Bappeda, BPKPD, Inspektorat, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Bupati Klungkung I Made Satria menjelaskan pembahasan dengan TAPD terkait alokasi anggaran 2025 perlu mencermati secara detail tentang alokasi anggaran agar program yang direalisasikan tepat sasaran. “Karena banyak akan terjadi pergeseran anggaran terkait kebijakan pusat terhadap efisiensi anggaran,” ujar Bupati Satria. Sehingga program tidak sampai tertunda atau dibatalkan hanya karena efisiensi anggaran. “Itulah yang perlu kita bahas bersama agar bisa mencermati dengan teliti. Secara umum, terjadi peningkatan kebutuhan. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pendapatan,” ungkap Bupati Satria.

Terkait peningkatan pendapatan, Bupati Satria menegaskan ke depan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi berbagai program yang telah direncanakan. Salah satu contoh mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir yang masih banyak mengalami kebocoran. Solusinya, menerapkan toll gate. Bupati Satria juga menyoroti potensi pendapatan yang hilang dari pajak kendaraan bermotor. 

Banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Klungkung, namun terdaftar dengan nomor polisi luar Klungkung. “Kita hampir kehilangan lebih dari Rp 30 miliar. Saya akan menerapkan kebijakan agar seluruh kendaraan roda dua maupun roda empat yang ada di Kabupaten Klungkung bisa dibalik nama atau dimutasi menjadi Klungkung. Sehingga pajak kendaraan bermotor nantinya bisa masuk ke Kabupaten Klungkung,” ujar bupati asal Nusa Penida ini.

Bupati Satria juga menyoroti izin trayek angkutan di Kecamatan Nusa Penida yang sudah sangat ramai. Hampir 98% kendaraan angkutan pariwisata di Nusa Penida tidak memiliki izin trayek. “Ke depan, secara bertahap, kebijakan ini akan saya berlakukan. Tetapi sebelum itu, saya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar mereka tidak kaget dan memahami apa tujuannya, apa sasarannya, dan bagaimana cara kita melakukan hal ini agar semua driver atau pelaku pariwisata di Kecamatan Nusa Penida memahami terlebih dahulu sebelum kebijakan diterapkan,” ujar Bupati Satria.

Bupati Satria juga menekankan pentingnya sektor perizinan. Banyak bangunan di Nusa Penida yang belum memiliki izin. “Ke depan, kita akan jemput bola. Saya akan menerapkan kebijakan agar dinas-dinas terkait mempermudah pelayanan pengurusan izin misalnya dengan berkantor di Nusa Penida, penambahan SDM yang selama ini diperlukan oleh OPD-OPD penghasil sehingga dapat memenuhi harapan kita agar semua bangunan bisa memiliki izin,” tegas Bupati Satria.

Terkait dengan izin OSS (Online Single Submission), Bupati Satria menjelaskan OSS hanya sebatas pendaftaran untuk pengurusan izin berikutnya. Misalnya untuk mengurus izin bangunan pariwisata, harus masuk dulu di OSS. Apakah akan bisa dikeluarkan izin berikutnya di tempat tersebut, barangkali tata ruangnya di situ tidak sesuai, sehingga izin tidak bisa dikeluarkan. “Misalnya, berada di wilayah hutan lindung, masa kita berikan izin untuk membangun hotel di sana,” ujar Bupati Satria. 7 wan