23 hours ago
2
ARTICLE AD BOX
Pariwisata Bali kini tengah dirundung permasalahan baik internal maupun eksternal. Dari dalam, Pulau Dewata diserbu masalah kebersihan, keamanan, alih fungsi lahan, dan tindakan kriminal melibatkan WNA. Dari luar, gejolak politik dan ekonomi membuat situasi global di tengah ketidakpastian.
“Sebenarnya Bali sekarang ini adalah saat-saatnya dia euforia. Tapi sayang, di luar itu, khususnya di Eropa, terjadi gejolak politik yang cenderung tidak menguntungkan Bali,” beber Wiratha di Denpasar, baru-baru ini.
Di tengah situasi yang menggerogoti Bali, eks Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ini menilai Pemerintah Pusat kurang memperhatikan pulau lumbung devisanya ini. Kata dia, ini bukan kekeliruan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, soal kekompetenan ‘pembantu’ Presiden.
“Menteri-menterinya cenderung harus belajar banyak dari teman-teman industri bagaimana menghadapi dunia yang bergejolak,” tegas Wiratha yang juga eks Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali ini.
Pemerintah bersama pelaku pariwisata punya tanggung jawab besar untuk menjaga industri pelesiran di Bali tetap didambakan wisatawan dan dunia. Cita-cita ini, kata Wiratha, kuncinya ada di sinergi daerah dan pusat, termasuk kesepahaman antara pemerintah dan dunia industri.
Wiratha berpendapat, Bali adalah pintu gerbang pariwisata tanah air dan role model pengembangan industri pelesiran nasional. Untung rugi dan baik buruknya Bali mempengaruhi optimisme pariwisata di provinsi lain dan pengembangan pariwisata nasional.
“Bali, lima tahun ke depan, adalah harapan bagi provinsi-provinsi lain untuk bisa sebagai tujuan pariwisata yang berkelanjutan dan bisa dinikmati juga oleh provinsi lainnya,” tutur Wiratha yang juga kader Partai Golkar ini.
Di sisi lain, Wiratha berharap kasih sayang Presiden Prabowo untuk Bali tidak berkurang setelah masyarakat Pulau Dewata memenangkannya di Pilpres 2024 lalu.
Apalagi, Bali sudah menjadi andalan Pemerintah Pusat menggelar konferensi global. Sehingga, ia berharap provinsi kecil ini lebih diperhatikan Pemerintah Pusat dengan serius. *rat
“Sebenarnya Bali sekarang ini adalah saat-saatnya dia euforia. Tapi sayang, di luar itu, khususnya di Eropa, terjadi gejolak politik yang cenderung tidak menguntungkan Bali,” beber Wiratha di Denpasar, baru-baru ini.
Di tengah situasi yang menggerogoti Bali, eks Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ini menilai Pemerintah Pusat kurang memperhatikan pulau lumbung devisanya ini. Kata dia, ini bukan kekeliruan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, soal kekompetenan ‘pembantu’ Presiden.
“Menteri-menterinya cenderung harus belajar banyak dari teman-teman industri bagaimana menghadapi dunia yang bergejolak,” tegas Wiratha yang juga eks Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali ini.
Pemerintah bersama pelaku pariwisata punya tanggung jawab besar untuk menjaga industri pelesiran di Bali tetap didambakan wisatawan dan dunia. Cita-cita ini, kata Wiratha, kuncinya ada di sinergi daerah dan pusat, termasuk kesepahaman antara pemerintah dan dunia industri.
Wiratha berpendapat, Bali adalah pintu gerbang pariwisata tanah air dan role model pengembangan industri pelesiran nasional. Untung rugi dan baik buruknya Bali mempengaruhi optimisme pariwisata di provinsi lain dan pengembangan pariwisata nasional.
“Bali, lima tahun ke depan, adalah harapan bagi provinsi-provinsi lain untuk bisa sebagai tujuan pariwisata yang berkelanjutan dan bisa dinikmati juga oleh provinsi lainnya,” tutur Wiratha yang juga kader Partai Golkar ini.
Di sisi lain, Wiratha berharap kasih sayang Presiden Prabowo untuk Bali tidak berkurang setelah masyarakat Pulau Dewata memenangkannya di Pilpres 2024 lalu.
Apalagi, Bali sudah menjadi andalan Pemerintah Pusat menggelar konferensi global. Sehingga, ia berharap provinsi kecil ini lebih diperhatikan Pemerintah Pusat dengan serius. *rat
English (US) 