Kawal Masukan, Komisi I dan OPD Bahas LKPJ Bupati Badung 2024

4 hours ago 2
ARTICLE AD BOX
Raker ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ)  Bupati Badung Tahun 2024. Sejumlah permasalahan pun dikemukakan. Pada prinsipnya, Komisi I siap mengawal masukan dari OPD.

Raker Komisi I dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, didampingi sejumlah anggota di antaranya Putu Sika Adi Putra, Yayuk Agustin Lessy, I Wayan Loka Astika, I Made Rai Wirata, Putu Dendy Astra Wijaya, Made Tomy Martana Putra. Sejumlah OPD yang diundang dalam raker yakni Asisten I Setda Badung, BKPSDM, Disdukcapil, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Badung, BPKAD Badung, Badan Kesbangpolinmas, DPMPTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) Badung.


Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara seusai rapat mengatakan, rapat dengan OPD ini adalah bagian dari tugas DPRD terkait pembahasan LPKJ Bupati Badung Tahun Anggaran 2024. Dalam hal ini, Komisi I mencari masukan dari OPD yang selama ini diajak bersinergitas. “Kami juga ingin mencari tanggapan-tanggan dari dinas-dinas secara detail terkait apa yang sudah disampaikan di LKPJ Bupati Badung Tahun 2024. dari hasil rapat ini nanti kita akan bawa dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Politisi PDIP asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini melanjutkan, ada sejumlah usulan dari OPD yang perlu dikawal dan dirasa penting ke depannya untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. “Salah satunya adalah terkait keamanan, penunjang sarana dan prasarana pariwasata agar kepariwisataan kita tetap menjadi pariwisata kelas atas. Jika pariwisata kita sepi akan nantinya mempengaruhi pendapatan daerah kita,” sebutnya.

Selain itu, dalam raker tersebut juga dibahas mengenai kekurangan SDM di sejumlah OPD yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pada bagian lain, dirinya juga mengingatkan OPD agar mengecek para pegawai untuk mengantisipasi adanya kasus PNS bodong. “Kami mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan pendataan dan pengecekan pegawai. Wajib dilakukan monitoring,” kata Lanang Umbara.ind
Read Entire Article