ARTICLE AD BOX
“Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/5).
Puan menilai pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurutnya, masih ada kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan, termasuk sarana prasarana dan infrastruktur pendukungnya. “Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai,” ujar Puan.
Ia menilai, banyak anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih sulit mengakses bangku sekolah lantaran jarak dari rumah ke sekolah yang jauh serta infrastruktur jalan yang tidak memadai. “Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam Pendidikan,” ungkap politisi senior PDI Perjuangan ini.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi memperkuat infrastruktur dasar pendidikan, khususnya di kawasan 3T. Termasuk, kata Puan, dengan keberpihakan anggaran yang lebih berani dan berkeadilan. “Negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi harus dibarengi dengan kualitas dan keadilan akses layanan pendidikan,” mantan Ketua Fraksi PDIP DPR RI ini.
Apa yang disampaikan Puan sejalan dengan tema Hari Pendidikan Nasional 2025 yakni ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’. “Pendidikan yang berkualitas harus hadir di setiap jengkal negeri kita tercinta. Karena selain menjadi amanat konstitusi, pendidikan adalah modal utama membangun sumber daya manusia (SDM) unggul bagi negara,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan juga menyuarakan soal nasib para guru dan tenaga pendidik lainnya sebagai pejuang garda terdepan pendidikan nasional. Menurutnya, para guru dan elemen tenaga pendidik harus mendapatkan kejelasan soal status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti,” ujarnya.
Di sisi lain, Puan juga menyoroti berbagai tantangan dalam dunia pendidikan yang cukup mengkhawatirkan seperti maraknya kasus bullying atau perundungan dan kekerasan di sekolah, hingga kenakalan remaja. Ia menyebut penanganan berbagai tantangan dunia pendidikan itu diperlukan kerja sama semua pihak.
Puan menekankan bahwa penanganan kasus perundungan, kenakalan anak, dan kekerasan di dunia pendidikan harus dilakukan secara komprehensif. Penanganan terhadap pelaku dan korban perundungan serta anak bermasalah harus melibatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan harus dilakukan dengan cara atau pendekatan humanis.7ant