ARTICLE AD BOX
Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9 persen dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif.
Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25 persen dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimistis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
“Insyaallah kami siap mengejar target yang telah ditetapkan,” kata dia seperti dilansir Antara.
Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak kurang lebih 12,3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah berhasil diterbitkan dari target sekitar 15 juta. Pada triwulan pertama ini saja, Maman menyebut percepatan penerbitan NIB berhasil mencapai sekitar 739 ribu NIB.
Dalam upaya mendukung daya saing produk UMKM, Maman mencatat kemajuan signifikan dalam penerbitan sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK.
Pada triwulan pertama, sebanyak kurang lebih 25 ribu sertifikat halal telah diterbitkan untuk sekitar 162.754 produk, dari target nasional sekitar 3,5 juta sertifikat halal.
Sementara itu, sertifikasi SNI Bina UMK telah diberikan kepada kurang lebih 94.530 pengusaha UMKM dari total target sekitar 926.696 UMKM yang berpotensi memiliki produk ber-SNI.
Terkait utang UMKM, Maman mengungkapkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang diperkirakan mencapai total sejuta pengusaha.
Seluruh bank Himbara, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank dengan estimasi alokasi anggaran penghapusan piutang UMKM terbesar, yaitu kurang lebih sebesar Rp15,5 triliun.
“Keputusan alokasi anggaran ini telah disetujui dalam RUPS, sehingga isu terkait ketersediaan dana untuk penghapusan piutang UMKM sudah tidak menjadi kendala,” ujarnya.
Maman menuturkan, meskipun anggaran telah disetujui, proses penghapusan utang kini memasuki tahap administrasi yang krusial. 7 ant