Riset Unud Ungkap Terjadi Normalisasi Politik Uang

Riset Universitas Udayana (Unud) mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali Tahun 2024 menyimpulkan telah terjadi normalisasi praktik vote buying dalam masyarakat. Hal itu terungkap dalam diseminasi kajian publik Pilgub Bali 2024 yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (14/3). 

“Ada 15 persen responden secara terbuka menyatakan akan menerima uang dan memilih calon kepala daerah tersebut. Sebanyak 35,8 persen responden menyatakan paling menyukai pemberian dalam bentuk uang tunai, disusul dengan sembako sebanyak 26 persen,” ujar ketua peneliti Dr Kadek Dwita Apriani dalam paparannya. 

Kadek Dwita mengatakan hasil kajian tersebut menjadi warning (peringatan) bukan hanya bagi penyelenggara Pemilu, tapi juga seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih pada saat Pemilu. Menurutnya, tidak adil jika persepsi terkait money politics tersebut seluruhnya dibebankan kepada KPU Bali. Selain KPU, sebutnya, masih ada Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya proses kampanye yang jadi momen aktivitas politik uang. Kadek Dwita menyebut pihaknya akan mendiskusikan temuan riset terkait politik uang ini kepada pihak-pihak kunci termasuk Bawaslu Bali. 

“Lebih penting lagi mencari solusi biar nggak terjadi lagi seperti itu ke depannya,” ujar Kadek Dwita. Lebih jauh, akademisi Fisipol Unud ini juga mengungkapkan normalisasi politik uang terjadi secara bersamaan dengan persepsi masyarakat Bali terkait proses politik di Bali yang dinyatakan demokratis. Hal ini menurutnya menjadi kontradiktif karena di satu sisi masyarakat menormalisasi politik uang, di sisi lain masyarakat menyebut politik di Pulau Dewata masuk kategori demokratis. Meski indikator demokratis bisa jadi ada banyak, namun fakta tersebut cukup untuk menjadi kekhawatiran bersama dalam membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan. 

“Dengan angka politik uang itu apakah pragmatisme seperti itu yang disebut demokratis? Perlu ada pencegahan normalisasi politik uang dalam masyarakat Bali,” tandasnya. Sementara itu, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan KPU Bali menggandeng Unud dan Undiknas University untuk melakukan kajian perilaku pemilih dan efektivitas kampanye dari para paslon Pilgub Bali. 

Diseminasi ini menghadirkan akademisi Universitas Mahasaraswati sekaligus ahli pemilu, Prof Dr Sukawati Lanang Putra Perbawa, sebagai penanggap utama. Selain itu, KPU Bali turut mengundang partai politik agar mereka memahami strategi yang lebih efektif dalam memenangkan pasangan calon di pilkada mendatang. "Kami ingin menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa begini potret pemilu kemarin secara umum, sehingga masyarakat dan para pemangku kepentingan bisa memahami apa yang perlu kita perbaiki ke depan," ujar Lidartawan. 

Ia menegaskan kajian ini bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai upaya refleksi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. "Secara umum, Pilkada Provinsi Bali sudah berjalan dengan baik, karena kita juga tidak ada sengketa," sebutnya. "Kita harus selalu melakukan riset yang jelas dan jangan sekadar mengira-ngira. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua," jelas mantan Ketua KPU Bangli ini. 7 adi